TURIS ASING WAJIB LAPOR IMEI JIKA SUDAH 1 BULAN DI INONDESIA

Ponsel milik turis internasional nir akan dikenai anggaran pembatasan IMEI jika mereka memenuhi sejumlah ketentuan yg sudah ditetapkan. Ketentuan itu misalnya tertuang pada pasal 10 Permen Permen Kominfo tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada indera &/atau perangkat Telekomunikasi.

Beberapa kondisi ponsel yg terkena dispensasi anggaran restriksi IMEI adalah menjadi berikut.

1. Ponsel yg menggunakan tarif roaming internasional.
2. Ponsel yg merupakan barang bawaan langsung penumpang atau awak internasional. Tetapi, hanya dua unit ponsel dari jenis tidak sinkron yg dikecualikan pada aturan ini.
Tiga. Perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas pada Indonesia.
4. Untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yg bertugas pada Indonesia;
5. Perangkat telekomunikasi yang dipakai pada penanganan bala alam sinkron dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Meski terbebas menurut anggaran IMEI, namun mereka diwajibkan buat melaporkan IMEI perangkat yg mereka pakai. Pelaporan dilakukan ke Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional paling lambat 30 selesainya kedatangan ke wilayah Indonesia.

Sehingga, bagi para pelesir yg berkunjung dibawah 30 hari nir perlu melakukan registrasi.

Sementara ponsel yang dibeli dari luar negeri dan akan digunakan di Indonesia lebih berdasarkan 30 hari, mesti mendaftarkan IMEI tersebut ke sistem basis data IMEI nasional.

Aturan IMEI akan diberlakukan pemerintah buat menghalau sirkulasi ponsel ilegal. Dengan adanya aturan ini, operator berhak buat membatasi akses layanan telekomunikasi terhadap ponsel dengan IMEI tertentu yg nir masuk daftar ponsel resmi yang dimiliki Kementerian Perindustrian.

Salam Dash86

Share this post