RUANG DIALOG DIBUKA JOKOWI DAN DPR UNTUK MAHASISWA

Demo besar yang dikerjakan mahasiswa di muka Gedung DPR tunjukkan besarnya penampikan warga pada beberapa perancangan undang-undang (RUU) dan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang dipandang tidak searah dengan kemauan publik. Demo itu adalah akumulasi kemarahan publik pada Pemerintah serta DPR yang malas dengar inspirasi mereka. Ini diawali semenjak penentuan calon pimpinan (capim) Komisi Pembasmian Korupsi (KPK). Bukannya dengar inspirasi warga, Presiden Joko Widodo serta DPR solid loloskan nama capim yang memiliki masalah dengan etik. Presiden yang diwanti-wanti supaya tidak melanjutkan nama Irjen Firli Bahuri ke DPR masih mengerjakannya.

Walau sebenarnya, Firli disebutkan sudah pernah melanggar kaidah KPK waktu berjumpa dengan bekas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu itu KPK tengah menyelidik sangkaan korupsi pemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang menyertakan Pemprov NTB. Sampai pada akhirnya Komisi III DPR juga solid pilih Firli jadi Ketua KPK. Kemarahan publik ditambah lagi koreksi Undang-Undang KPK yang mengebiri wewenang instansi antirasuah itu. Unsur lain ialah usaha pengesahan Perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dipandang meneror kebebasan berekspresi serta begitu mengurus ranah private.

Usaha Ketua DPR Pada Selasa (24/9/2019), kemarahan itu pecah jadi keonaran karena pimpinan DPR tidak selekasnya menjumpai mahasiswa yang berdemonstrasi di muka gedung parlemen. Pemerintah serta DPR dipandang tidak berhasil buka ruangan dialog dengan mahasiswa untuk menahan berlangsungnya keonaran. Menyikapi keonaran itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo akui berusaha berbicara dengan mahasiswa sebelum pecah keonaran. Tetapi, hal itu gagal karena dia harus pimpin rapat paripurna terlebih dulu. Waktu akan berjumpa mahasiswa, keonaran telah pecah. "Tempo hari sebab Rapat Paripurna DPR RI baru usai sore hari seputar jam 16.00 WIB, dan terdapatnya tembakan gas air mata serta kondisi yang tidak memungkinan, saya tidak jadi berjumpa langsung kawan kawan mahasiswa," tutur Bambang lewat launching tercatat, Rabu (25/9/2019).

Membuka ruangan dialog Selain itu, menyikapi hal sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla minta DPR serta pemerintah buka ruangan dialog pada publik sebelum memutuskan RKUHP. Hal tersebut adalah tanggapan Kalla lihat masifnya penampikan RKUHP sampai berbuntut pada demo yang kacau. "Memang UU itu kan diperlukan public hearing atau pandangan publik mengenai hal tersebut serta selekasnya diinginkan berjalan," tutur Kalla lewat rekaman video sah Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (25/9/2019). Tetapi, Kalla memperingatkan, RKUHP penting buat skema hukum di Indonesia. Karena, sampai kini Indonesia memakai KUHP bikinan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di masa penjajahan.

Baca Juga : IDN Poker Online

Menurut Kalla, banyak hukum yang telah tidak berkaitan bila terus memakai KUHP bikinan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu. Karenanya, dia mengharap, pemerintah serta DPR dapat selekasnya menetapkan KUHP baru. "Sebab ini UU yang penting seperti KUHP yang telah lebih dari 100 tahun, 60 tahun, jadi pasti banyak perkembangan. Kejahatan-kejahatan, misalnya kejahatan siber, dahulu belumlah ada, atau kejahatan tentang tehnologi. Oleh karenanya, harus diperbaharui," tutur Kalla. "Ada banyak masalah yang orang kira, warga kira itu kurang cocok, masalah perzinahan pasti beberapa orang berlainan opini. Tetapi kelak DPR serta pemerintah membahas untuk pandangan itu bagaimana," katanya.

Tidak asal tuding Pemerintah sampai kini dipandang belum pernah buka ruangan dialog dengan mahasiswa. Sebaliknya, pemerintah justru menuding jika pergerakan mahasiswa ditunggangi kebutuhan politik. Diantaranya yang dikatakan Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly. Ini disayangkan putri Presiden ke empat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Dia minta pemerintah tidak asal munuduh mahasiswa yang seakan-akan tindakan mereka ditunggangi faksi tersendiri.

Apalagi tuduhan itu seakan dikait-kaitkan dengan intimidasi pada pelantikan Presiden serta Wakil Presiden pada 20 Oktober. "Oleh karenanya saya menyarankan pada pemerintah supaya tidak memakai retorika yang dapat dipandang memojokkan mereka seakan-akan mereka gampang ditunggangi, melakukan beberapa aksi sebab ada motif politik tersendiri, itu harus dijauhi retorika semacam itu," tutur Yenny waktu didapati di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019). "Pasti yang kita utamankan sikap ingin dengarkan inspirasi yabg mereka suarakan. Baru lewat cara semacam itu mahasiswa serta pelajar dapat lebih surut emosinya," papar ia.

Salam Dash86

Share this post