KAPAL CHINA MASUK KE INDONESIA

Infocalonsarjana - Kapal China Masuk Ke Indonesia. Masalah masuknya kapal nelayan asal China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau sedang jadi perhatian publik. Karena, kapal-kapal itu bukan sekedar mengambil ikan di daerah Tanah Air, tetapi mengganggu kedaulatan Indonesia. Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal menceritakan masalah masuknya kapal-kapal asal China itu pada CNNIndonesia. Dia menjelaskan tindakan pencurian ikan oleh kapal-kapal itu sebenarnya bukan masalah baru.

"Telah lama sekali serta saat ini jika tidak ada kapal pengawasan di tepian, nelayan-nelayan asing itu masuk ke daerah kita untuk mengambil ikan," tutur Abdul, Sabtu (4/1). Sesaat berdasar catatan Tubuh Keamanan Laut (Bakamla), jejak paling akhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna di akhir tahun kemarin. Mereka masuk dan diusir, tetapi beberapa salah satunya rupanya balik lagi ke Indonesia.

Awalnya, ada juga catatan dari Kementerian Kelautan serta Perikanan yang temukan tindakan pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019. Saat itu, pasukan penyelamatan daerah plaut sempat memburu kapal, tetapi mereka sukses melarikan diri serta dikawal oleh penjaga pantai China. Sayangnya, Abdul tidak dapat memberi jumlahnya tentu berapakah kapal asing yang sempat masuk ke Natuna dalam beberapa waktu paling akhir. Dia mengatakan ini adalah kuasa penuh beberapa regulator daerah kelautan, seperti TNI Angkutan Laut, Bakamla, serta KKP.

"Saya belum mengetahui persis berapakah kapal asung yang masuk serta berapakah kapal patroli yang bersiaga di Laut Natuna. Itu wewenang mereka (regulator)," tuturnya.
Walau demikian, Abdul akui siap memberi dukungan apa saja ketetapan pemerintah pusat berkaitan perlakuan masalah Natuna oleh China. Dia memberikan suport penuh pada TNI serta Kementerian Pertahanan untuk mengadakan kemampuan yang semakin besar di Natuna.

Pengakuan itu menyikapi berita terdapatnya kapal nelayan China yang beraktivitas di perikanan di Zone Ekonomi Mewah Indonesia Daerah Laut Natuna Utara.

Baca Juga : Untuk Normalisasi Kali Ciliwung Tiga RT Di Gusur

"Memberi dukungan penuh sikap TNI serta Kementerian Pertahanan untuk mengadakan kemampuan yang semakin besar di Daerah Natuna supaya bisa memonitor, menahan serta mencegah tiap usaha masalah kedaulatan pada daerah RI di Laut Natuna Utara," tuturnya. Di lain sisi, dia ikut menyarankan pada pemerintah pusat supaya tingkatkan posisi pemerintahan di daerah Kabupaten Natuna serta Anambas jadi Propinsi Spesial.

Masalahnya berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Wilayah jika pemerintah kabupaten/kota tidak punya wewenang pada perairan laut hingga tidak dapat banyak berbuat dalam jaga serta mengurus daerah perairan Natuna. "Dengan dijadikannya Natuna jadi propinsi spesial maka tingkatkan wewenang serta potensi dalam jaga,mengurus serta menjaga daerah pantai serta laut di Natuna terutamanya daerah tepian yang sekarang adalah wewenang Propinsi Kepulauan Riau," tutupnya.

Share this post